Masalah Pendidikan di Indonesia
Peran Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan memiliki tugas untuk mentransformasi dan menyiapkan pengembangan sumber daya manusia. Laju perkembangan selalu diupayakan beriringan dengan tuntutan zaman. Masa selalu membawa isu baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan membahas masalah mendasar pendidikan, dan menyajikan interaksi yang ditargetkan antara kepala sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan masalah aktual dan cara mengatasinya. Apa yang akan terjadi jika pembangunan di Indonesia tidak disertai dengan perkembangan di bidang pendidikan ?. Meski perkembangan fisiknya bagus, tapi apa gunanya kemunduran moral bangsa. Jika ini terjadi, ekonomi akan menjadi masalah, karena setiap orang akan mengalami korupsi. Jadi pada akhirnya akan datang suatu hari ketika negara dan bangsa hancur. Karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan negara. Solusi Masalah Pemerintah dan Pendidikan Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih sangat minim. Gambaran ini tercermin dalam keragaman masalah pendidikan yang semakin kompleks. Kualitas siswa masih rendah, guru kurang profesional, biaya pendidikan, bahkan peraturan UU Pendidikan yang kacau. Dampak pendidikan buruk, masa depan negara kita terseret. Penurunan ini juga bisa diakibatkan oleh ukuran rata-rata alokasi anggaran untuk pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kota dan kabupaten. Memecahkan masalah pendidikan jangan dilakukan secara terpisah, tapi harus langkah atau tindakan yang teliti. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kenaikan anggaran saja. Karena tidak ada gunanya, jika kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Soal implementasi Wajib Belajar Sembilan Tahun masih merupakan PR besar yang sesungguhnya bagi kita. Fakta bahwa kita bisa melihat bahwa banyak di pedesaan yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan ditinggalkannya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun mereka. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan dalam persaingan di era global. Kondisi ideal di bidang pendidikan di Indonesia adalah setiap anak bisa bersekolah setidaknya sampai tingkat SMA terlepas dari statusnya karena itu hak mereka. Tapi sangat sulit untuk disadari saat ini. Karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan apapun. Jika Anda melihat masalah di atas, ada ketidakadilan antara orang kaya dan orang miskin. Seolah-olah hanya orang kaya di sekolah saja sehingga orang yang rendah merasa minder dengan sekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi sekolah tentang beasiswa sangat minim. Sekolah Gratis di Indonesia harus memiliki fasilitas yang memadai, fakultas yang kompeten, kurikulumnya sesuai, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak rumit. Namun, kenyataannya, sekolah gratis adalah sekolah yang berada di daerah terpencil di daerah kumuh dan semuanya tidak dapat mendukung bangku sekolah yang mengajukan pertanyaan, "Benarkah sekolah itu gratis? Jika ya, ya masuk akal karena sangat mengkhawatirkan. . Implementasi Pendidikan Mutu "Kualitas pendidikan mahal". Kata-kata ini sering muncul untuk membenarkan biaya tinggi untuk menghadiri bangku pendidikan umum. Tingginya biaya pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi (PT) membuat orang miskin tidak punya pilihan selain tidak bersekolah. Orang miskin jangan sampai sekolah.Untuk memasuki taman kanak-kanak dan SDN sendiri sekarang akan menelan biaya Rp 500.000, - sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang mengambil lebih dari $ 1 juta. Masuk SMP / SMA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Biaya pendidikan yang lebih mahal saat ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada kenyataannya lebih dipahami sebagai upaya memobilisasi dana. Oleh karena itu, Komite Sekolah / Dewan Pendidikan yang merupakan organ dari MBS selalu mewajibkan unsur pengusaha. Asumsi, pengusaha memiliki akses terhadap modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, terkadang dengan menyamar semua uang pungutan, "menurut keputusan Komite Sekolah".
Peran Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan memiliki tugas untuk mentransformasi dan menyiapkan pengembangan sumber daya manusia. Laju perkembangan selalu diupayakan beriringan dengan tuntutan zaman. Masa selalu membawa isu baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan membahas masalah mendasar pendidikan, dan menyajikan interaksi yang ditargetkan antara kepala sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan masalah aktual dan cara mengatasinya. Apa yang akan terjadi jika pembangunan di Indonesia tidak disertai dengan perkembangan di bidang pendidikan ?. Meski perkembangan fisiknya bagus, tapi apa gunanya kemunduran moral bangsa. Jika ini terjadi, ekonomi akan menjadi masalah, karena setiap orang akan mengalami korupsi. Jadi pada akhirnya akan datang suatu hari ketika negara dan bangsa hancur. Karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan negara. Solusi Masalah Pemerintah dan Pendidikan Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih sangat minim. Gambaran ini tercermin dalam keragaman masalah pendidikan yang semakin kompleks. Kualitas siswa masih rendah, guru kurang profesional, biaya pendidikan, bahkan peraturan UU Pendidikan yang kacau. Dampak pendidikan buruk, masa depan negara kita terseret. Penurunan ini juga bisa diakibatkan oleh ukuran rata-rata alokasi anggaran untuk pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kota dan kabupaten. Memecahkan masalah pendidikan jangan dilakukan secara terpisah, tapi harus langkah atau tindakan yang teliti. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kenaikan anggaran saja. Karena tidak ada gunanya, jika kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Soal implementasi Wajib Belajar Sembilan Tahun masih merupakan PR besar yang sesungguhnya bagi kita. Fakta bahwa kita bisa melihat bahwa banyak di pedesaan yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan ditinggalkannya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun mereka. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan dalam persaingan di era global. Kondisi ideal di bidang pendidikan di Indonesia adalah setiap anak bisa bersekolah setidaknya sampai tingkat SMA terlepas dari statusnya karena itu hak mereka. Tapi sangat sulit untuk disadari saat ini. Karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan apapun. Jika Anda melihat masalah di atas, ada ketidakadilan antara orang kaya dan orang miskin. Seolah-olah hanya orang kaya di sekolah saja sehingga orang yang rendah merasa minder dengan sekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi sekolah tentang beasiswa sangat minim. Sekolah Gratis di Indonesia harus memiliki fasilitas yang memadai, fakultas yang kompeten, kurikulumnya sesuai, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak rumit. Namun, kenyataannya, sekolah gratis adalah sekolah yang berada di daerah terpencil di daerah kumuh dan semuanya tidak dapat mendukung bangku sekolah yang mengajukan pertanyaan, "Benarkah sekolah itu gratis? Jika ya, ya masuk akal karena sangat mengkhawatirkan. . Implementasi Pendidikan Mutu "Kualitas pendidikan mahal". Kata-kata ini sering muncul untuk membenarkan biaya tinggi untuk menghadiri bangku pendidikan umum. Tingginya biaya pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi (PT) membuat orang miskin tidak punya pilihan selain tidak bersekolah. Orang miskin jangan sampai sekolah.Untuk memasuki taman kanak-kanak dan SDN sendiri sekarang akan menelan biaya Rp 500.000, - sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang mengambil lebih dari $ 1 juta. Masuk SMP / SMA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Biaya pendidikan yang lebih mahal saat ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada kenyataannya lebih dipahami sebagai upaya memobilisasi dana. Oleh karena itu, Komite Sekolah / Dewan Pendidikan yang merupakan organ dari MBS selalu mewajibkan unsur pengusaha. Asumsi, pengusaha memiliki akses terhadap modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, terkadang dengan menyamar semua uang pungutan, "menurut keputusan Komite Sekolah".
Comments
Post a Comment